FREKUENSINEWS.COM,JAKARTA – Buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang telah lama menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku memiliki paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau.
Pengakuan tersebut muncul setelah Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.
Penangkapan ini dilakukan atas permintaan otoritas Indonesia, dan sekarang KPK tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kepemilikan paspor ganda Tannos.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap PAW Harun Masiku
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) untuk menindaklanjuti status kewarganegaraan Tannos.
"Status WNI sudah bersurat ke Dirjen AHU," ujar Setyo Budiyanto saat dihubungi detikcom, Senin (27/1).
Meski Tannos mengaku memiliki kewarganegaraan asing, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penyidikan terhadapnya tidak akan berhenti.
Baca Juga: KPK OTT 7 Orang di Bengkulu, Calon Gubernur Petahana Turut Diperiksa
KPK tetap berpegang pada status WNI Paulus Tannos, yang hingga saat ini belum dicabut.
"Kami berpegangan pada status WNI karena belum dicabut," kata Tessa.
Paulus Tannos, yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada tahun 2019.
Baca Juga: KPK Diminta Usut Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Kabupaten Lahat
Ia sempat melarikan diri dan berhasil mengelabui penyidik dengan berganti nama menjadi Tjhin Thian Po serta mengubah kewarganegaraan.
Tannos telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021.
