FREKUENSINEWS.COM,BENGKULU - Ribuan orang yang tergabung dalam Himpunan R Duo R Tigo (HIRRO) Provinsi Bengkulu, yang merupakan Tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Provinsi Bengkulu, menggelar aksi di Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (15/1).
Mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan kompetensi, namun tidak mendapatkan formasi pada kuota usulan instansi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL).
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
Baca Juga: Perburuan Koin Jagat Menyulut Kontroversi, Aplikasi Untuk Dapatkan Uang Tambahan
1. Mengangkat R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.
2. Membayar insentif atau tambahan penghasilan bagi PTT dan GTT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
3. Menjalankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Hebohkan Warga, Pria di Indralaya Ditemukan Tewas Gantung Diri di Depan Rumah
Aksi ini dikoordinir oleh Ketua HIRRO Provinsi Bengkulu, Eflin Suryadi. Ia berharap Gubernur Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dapat mengakomodasi tuntutan mereka dan memberikan kepastian mengenai status kepegawaian yang diinginkan, mengingat banyak dari mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah bekerja hingga 24 tahun, serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Angkat kami Non-ASN ini menjadi PPPK Penuh Waktu, Pak Gubernur. Kami sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Apa kami hanya diangkat saat sudah mendekati masa pensiun?” ungkap para honorer dalam orasinya.
Para peserta R2 (eks THK-II yang lulus) dan R3 (Non-ASN yang lulus) berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan pengangkatan PPPK, mengingat pada seleksi tahap pertama masih terdapat ribuan Non-ASN yang tidak lolos akibat kekurangan formasi. Pemerintah kembali membuka seleksi tahap kedua untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan aturan bahwa tidak boleh ada tenaga honorer di instansi pemerintah setelah Desember 2024.
Baca Juga: Tipe-X Meriahkan Peringatan HUT OKU Selatan ke-21 Tahun 2025
“Kami minta yang sudah mengikuti tes tahap pertama, yang R2 dan R3, diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Kami tidak masuk dalam perengkingan karena kekurangan formasi, ini kesalahan pemerintah daerah karena formasi yang diminta terlalu sedikit. Kami minta diangkat tahun ini menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Heti Gusni, GTT di SMAN 13 Bengkulu Utara.
Heti juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menyelenggarakan seleksi PPPK tahap II tanpa menyelesaikan terlebih dahulu seleksi tahap pertama untuk R2 dan R3. Jumlah R2 dan R3 yang terdata adalah 2.089 orang untuk tenaga teknis dan 920 orang untuk tenaga guru.
