Frekuensi News, PALI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten PALI melalui Panwaslu Kecamatan Talang Ubi, membuka pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Kamis (12/9/2024).
Pendaftaran ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan di seluruh wilayah Indonesia terkhusus diKabupaten PALI dan Kecamatan Talang Ubi
Ketua Panwaslu Kecamatan Talang Ubi Johan Saputra, S.Pd, menyampaikan bahwa tahapan pendaftaran PTPS ini dilakukan mulai 12-28 September 2024, rekrutmen PTPS akan dilakukan secara terbuka bagi yang memenuhi persyaratan.
“Kami mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Talang Ubi untuk berpartisipasi aktif mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan menjadi PTPS,” jelasnya.
Johan menambahkan, untuk informasi pendaftaran dan persyaratannya dapat diakses di media sosial baik media sosial Panwaslu Kecamatan Talang Ubi.
“Pengumuman pendaftaran dapat dilihat dikantor lurah dan kantor Desa-desa yang ada diKecamatan Talang Ubi, atau dapat mendatangi Sekretariat Panwaslu Kecamatan Talang Ubi, Jalan Merdeka Handayani Mulya Simpang Airpot,” ungkap Johan.
Syarat PendaftaranUntuk menjadi Pengawas TPS, pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. (*)
