2.500 Hunian untuk ASN, TNI-Polri Akan Dibangun di Lokasi IKN Baru, Pemerintah Ungkap Sumber Dananya

Frekuensi News - Rencana pemindahan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah dipastikan pada 2024 mendatang.

Untuk mematangkan rencana tersebut, sejumlah persiapan terus dilakukan.

Salah satunya yakni telah disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) IKN menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan nama untuk IKN yang baru yakni 'Nusantara'.

Baca Juga: Dugaan Judi, Bappebti Blokir 1.222 Situs Trading Ilegal, Ada Binomo dan Olymptrade

Penamaan ibu kota negara Nusantara pertama kali diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen Jakarta Senin, 17 Januari 2022 lalu.

Suharso juga mengatakan, nama Nusantara dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

"Ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jawa," kata Suharso beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk membangun 2.500 unit hunian di kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Tak Sependapat dengan Oki Setiana Dewi, Tsamara Amany: Suami Pukul Istri, Lapor Polisi

Nantinya, ribuan unit hunian itu diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri.

"Dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapan untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN serta anggota TNI/Polri di tahap awal kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta Jakarta Kamis, 3 Februari 2022.

Dikatakan Febry, jumlah unit yang dibangun itu belum sebanding dengan jumlah ASN atau anggota TNI/Polri yang dipindahkan ke kawasan IKN baru.

"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," sambungnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Kluster Sekolah Bermunculan, Kemendikbudristek Ubah Aturan Soal PJJ dan PTM