Soal Pemindahan IKN ke Kaltim, Wagub Riza Patria Berharap Jakarta Akan Jadi Daerah Istimewa

Frekuensi News - Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai beragam komentar dari berbagai pihak.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria berharap Jakarta tetap berstatus daerah khusus meski tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Adapun lokasi pembangunan ibukota baru yakni berada di Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Hal ini menyusul telah disahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) oleh pemerintah dah DPR menjadi Undang-Undang (UU).

Baca Juga: Informasi Magang Kampus Merdeka - Penggerak Muda Pasar Rakyat: Kriteria, Link Pendaftaran dan Informasi Umum

"Kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan ibu kota, nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Riza, pemerintah provinsi akan membahas lebih lanjut soal kekhususan Jakarta bersama para pakar.

Selain itu, Riza menuturkan, pemerintah provinsi akan memastikan proses transisi pemindahan ibu kota berjalan dengan aman dan baik.

"Insya Allah butuh dukungan dan kerja sama semua. Kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah tentu punya tujuan maksud yang baik," kata Riza seperti dikutip oleh frekuensinews.com dari RRI.

Baca Juga: Resmi, Pemerintah Putuskan Kebijakan Satu Harga untuk Minyak Goreng, Ini Harga Terbarunya

"Di antaranya ada pemerataan, mengurangi kemacetan, kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus dan sebagainya," ucap dia.

Usai disahkan oleh DPR, nama ibukota baru juga telah memiliki nama yakni "Nusantara".

Penamaan ibu kota negara Nusantara pertama kali diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen Jakarta Senin, 17 Januari 2022 lalu.

Menteri PPN, Suharso Monoarfa juga mengatakan, nama Nusantara dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

"Ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jawa," kata Suharso.***