Tolak Beri Sistem Pertahanan Udara ke Ukraina, Yunani: Milik Kami Buatan Rusia

Frekuensi News - Tidak semua negara Eropa yang didukung barat memberikan bantuan militer kepada Ukraina.

Baru-baru ini menurut laporan media lokal pada Kamis, 17 Maret 2022 waktu setempat, Yunani menolak untuk memberikan sistem pertahanan udara ke Ukraina.

Berdasarkan laporan harian Yunani, Kathimerini, Athena yang dihubungi Ukraina melalui saluran informal, memberi tahu Kyiv bahwa mereka tidak dapat menyediakan senjata, termasuk sistem pertahanan udara TOR M-1 jarak pendek dan OSA-AK buatan Rusia.

Mengutip "sumber-sumber Yunani yang kompeten," media Yunani itu mengatakan sistem tersebut, meski lama, masih melayani beberapa kebutuhan pertahanan udara Yunani, oleh karena itu ekspor mereka dikecualikan.

Baca Juga: Jadwal Perempat Final All England 2022 Hari Ini : Ujian Sesungguhnya Skuad Garuda

Demikian juga, harian itu mengatakan, "transfer sistem pertahanan udara jarak jauh S-300 buatan Rusia, yang disimpan di Pulau Kreta, tidak mungkin,"

Setelah transfer awal AK-47 Kalashnikov dan peluncur roket ke Ukraina, Yunani sekarang mengikuti garis Uni Eropa (UE) yang lebih luas, yang berfokus pada solusi diplomatik untuk perang Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, menurut Kathimerini.

Sementara itu sebelumnya, Jerman menjanjikan bantuan militer tambahan ke Ukraina.

Namun menolak intervensi langsung NATO untuk menghentikan agresi Rusia.

Baca Juga: Jerman Janjikan Lebih Banyak Bantuan Militer untuk Ukraina Tapi Pastikan NATO Tak Intervensi Militer

Berbicara pada konferensi pers bersama Sekertaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Berlin, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka ingin menemukan solusi diplomatik untuk konflik tersebut, dan akan tetap dalam solidaritas dengan rakyat Ukraina.

"Kami memberikan dukungan keuangan, bantuan kemanusiaan, dan juga peralatan militer. Jerman memberikan kontribusinya di sini, dan kami akan terus melakukannya," ujar dia.

Namun dirinya menolak seruan untuk keterlibatan NATO di lapangan, dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian atau mendirikan zona larangan terbang, seperti yang disarankan oleh beberapa politisi.

"Saya ingin menegaskan dan mengatakan bahwa NATO tidak akan campur tangan secara militer dalam perang ini," ujarnya.

Baca Juga: Cek Fakta: Ukraina Ancam Kemerdekaan Indonesia