FREKUENSINEWS – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang yang digelar pada Senin (7/7/2025) mendadak memanas. Pasalnya, banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang absen tanpa alasan jelas dalam agenda penting pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketidakhadiran para pejabat tersebut memicu kritik keras dari sejumlah anggota DPRD. Hidayat Muhammad, anggota Fraksi Partai Demokrat, menyebut absennya pimpinan OPD sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan DPRD.
“Kalau tidak bisa menghargai tugas dan fungsi DPRD, lebih baik hengkang dari Empat Lawang!” tegas Hidayat di hadapan forum.
Ia juga menyayangkan tindakan OPD yang hanya mengutus pejabat sekelas Kepala Seksi (Kasi) untuk menghadiri rapat penting tersebut.
“Ini bukan forum ecek-ecek. Mengutus Kasi ke Paripurna adalah bentuk ketidakpenghormatan,” ujarnya lantang.
Tak berhenti sampai di situ, Hidayat mengingatkan pentingnya disiplin bagi pejabat dan ASN. Ia bahkan menyatakan siap merekomendasikan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.
Baca Juga: Lapas Kelas IIA Lahat Gelar Tes Urine dan Razia Gabungan Bersama TNI, Polri, dan BNN
“Disiplin adalah harga mati. Kalau tidak disiplin, tinggalkan Empat Lawang!" tambahnya.
Selain absensi, Hidayat juga menyoroti lemahnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dinas perizinan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Truk kopi bisa hasilkan Rp 70-80 juta. Tapi kenapa PAD stagnan? Bapenda harus kerja, bukan cuma duduk,” cetusnya.
Baca Juga: Rutan Kelas I Palembang Ikuti Pengarahan Dirjen PAS dan Konsolidasi Teknis Pemasyarakatan
Senada dengan Hidayat, Wakil Ketua I DPRD Empat Lawang, Saukani, juga mengecam rendahnya komitmen kehadiran para Kepala OPD.
“Ke depan, semua Kepala OPD wajib hadir dalam sidang DPRD. Ini bukan pilihan, ini kewajiban,” tegasnya.
