Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu 2024

Frekuensi News - Pemilihan umum (Pemilu) akan digelar pada 2024 mendatang.

Dua tahun menjelang Pemilu, kondisi perpolitikan di Indonesia mulai menghangat.

Kondisi ini diperparah dengan beredarnya wacana penundaan Pemilu yang diusulkan oleh politisi Koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Kondisi di Balik Wajah Lesu dan Lemas Indra Kenz, Diungkap Bareskrim Polri

"Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres. Baik untuk menjadi 3 periode maupun memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah," kata Mahfud dalam keterangannya secara virtual Senin, 7 Maret 2022.

Mahfud membeberkan Presiden Jokowi telah melakukan dua kali rapat kabinet untuk membahas Pemilu 2024.

Namun ditegaskan dia, perintah Presiden sangat jelas agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.

"Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Baca Juga: Kembali Direvisi Kemenhub, Berikut Aturan Baru untuk Penumpang Pesawat Luar Negeri

Buktinya, Mahfud menjelaskan saat penentuan jadwal Pemilu dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021 lalu, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024.

Lalu, pada tanggal 27 September 2021 diadakan rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden untuk menyetujuinya usulan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024.

"Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam rapat kerja pada 6 oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain," katanya seperti dikutip oleh frekuensinews.com dari RRI.

Setelah ditolak, maka Jokowi berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021.

Baca Juga: Link Twibbon Hari Perempuan Internasional, Bagikan Ke Media Sosial pada Selasa, 8 Maret 2022