Minta Istri Personel TNI-Polri Tak Asal Undang Penceramah, Jokowi Singgung Pihak yang Tolak IKN

Frekuensi News - Radikalisme merupakan salah satu isu yang kerap diangkat oleh Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Radikalisme kerap mengatasnamakan agama tertentu hingga demokrasi.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh istri para personil TNI dan Polri agar tidak mengundang penceramah radikal yang mengatasnamakan demokrasi.

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap Selasa, 1 Maret 2022.

Baca Juga: Diduga Terlibat TPPU, Polri Kejar Aset Kekasih dan Keluarga Indra Kenz

Menurutnya, TNI dan Polri sudah waktunya berbenah khususnya dalam memperkuat arah kedisiplinan personil di instansi masing-masing.

"Sekali lagi, di tentara atau polisi tidak bisa begitu. Semua harus dikoordinasikan oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, hati-hati," ujarnya seperti dikutip oleh frekuensinews.com dari PMJ News.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menekankan kedisiplinan dari aparat TNI dan Polri itu jelas berbeda dengan kedisiplinan yang diterapkan di tengah masyarakat.

Selain itu, ia juga sempat menyinggung terkait tak adanya demokrasi di kedua instansi tersebut.

Baca Juga: Usai FIFA, Kini Giliran BWF yang Berikan Sanksi ke Rusia, Berikut Selengkapnya

Jokowi menyebut tak ada para bawahan yang bisa bebas seenaknya kepada para atasan dengan dalih demokrasi.

"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian. Hal-hal seperti itu harus dikencangkan lagi, agar masyarakat bisa melihat dan bisa kita bawa ke arah kedisiplinan nasional," jelasnya.

Jokowi melanjutkan, dirinya menekankan seluruh pimpinan TNI dan Polri agar terus meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam hal-hal kecil, termasuk salah satunya mengenai pembicaraan tidak setujunya kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup WhatsApp.

"Kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Namun, tetap hati-hati," ucapnya.

"Dimulai dari hal kecil, biasanya nanti menjadi besar, dan membuat kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," tuturnya.***