Ketua KPK Firli Bahuri Sebut BNPB Jadi Lembaga yang Rawan Korupsi Penanggulangan Bencana

Frekuensi News - Tindak pidana korupsi hingga kini masih kerap terjadi di Indonesia.

Pencurian uang rakyat ini bisa menimpa lembaga atau lembaga mana saja di seluruh Indonesia.

Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut salah satu sektor yang rawan dikorupsi dalam penanggulangan bencana yakni pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi di samping bencana alam dan non-alam, bahaya narkotika, terorisme, serta radikalisme.

Baca Juga: Simak Cara Lengkap Buat Akun Kartu Prakerja 2022! Disertai Syarat dan Ketentuan Terbaru

"KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat," kata Firli dalam audiensi bersama jajaran BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu, 5 Januari 2022.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi pengadaan barang dan jasa dalam kondisi bencana tidak terjadi lagi.

"BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar," ujar Alex.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengaku sepemahaman dengan sorotan KPK terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana.

Baca Juga: Pendaftran Akun Program Kartu Prakerja 2022 Terbaru! Buka Sekitar 3 Juta sampai 4,5 Juta Peserta Prakerja

Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada KPK untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada sektor tersebut.

"Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi," ucapnya seperti dikutip oleh frekuensinews.com dari RRI.

Dalam audiensi tersebut, KPK dan BNPB turut bersepakat untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan.

Beberapa di antaranya peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.***