FREKUENSINEWS — Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Banyuwangi dalam menjaga integritas tata kelola keuangan publik di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak.
Diterima Langsung oleh Bupati Banyuwangi
Baca Juga: Alumni UGM Minta Ijazah Jokowi Dipajang di Kampus, Ambil Contoh dari Universitas Erasmus Rotterdam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dalam sebuah seremoni di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Kamis (17/4/2025). Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah dan Pj. Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo.
Dalam keterangannya, Yuan Candra menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan penilaian profesional dan independen terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.
“Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku,” jelas Yuan, Jumat (18/4/2025).
Baca Juga: Indonesia Berduka, Pengacara Senior Hotma Sitompul Tutup Usia
“Ini juga mencerminkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara,” tambahnya.
Komitmen Banyuwangi Terhadap Tata Kelola Keuangan
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai bahwa keberhasilan meraih opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil dari kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD.
Baca Juga: Waspadai Modus Baru! AI Disalahgunakan untuk Penipuan Bukti Transfer Palsu di Toko Fashion PIM 2
“Pencapaian ini adalah bentuk nyata dari komitmen dan tanggung jawab Pemkab Banyuwangi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Ipuk.
“Kami berterima kasih kepada BPK yang senantiasa memberikan arahan dan evaluasi dari tahun ke tahun. Juga kepada rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang luar biasa,” imbuhnya.
