Guru Honorer Berikan Rapot Merah untuk Kemendikbud Nadiem Makarim

Baca Juga: Dosa Besar Pendidikan Indonesia: KPAI Catat 17 Kasus Perundungan dan Tawuran di Sekolah

Konsekuensinya, kata Heti, gajinya makin sedikit karena guru honorer dibayar sesuai jam mengajar.

"Tahukah Mas Nadiem soal ini? Kalau belum tahu, ayo tinggal di rumah saya sehari saja, akan saya ceritakan semua. Mas Nadiem gemar menginap di rumah guru honorer, kan?” ucapnya.

Guru honorer dari Kota Cilegon ini menambahkan kebijakan perangkingan yang dibuat pemerintah menginjak-injak keadilan.

"Kami sangat kecewa dengan Mas Nadiem. Apa yang dijanjikan kepada kami guru-guru yang lulus passing grade 2 kali berturut-turut belum terealisasi," pungkasnya.

Diperjelas oleh ketua Pengurus Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Hasna menilai kebijakan tersebut salah sasaran.

Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Bermasalah, Calon Pengunjung Mall Taman Anggrek Jakarta Menumpuk

Anehnya, kata dia, Mendibudristek Nadiem dengan bangga mengatakan akan mengangkat 1 juta PPPK guru pada tahun ini.

Mas Nadiem juga mengeklaim program tersebut merupakan gebrakan pertama selama 10 tahun terakhir dan belum pernah ada dalam sejarah Indonesia.

"Waduh, baru angkat PPPK sudah sangat bangga. Kalau angkat guru honorer menjadi PNS baru prestasi dan kami angkat jempol," kata Hasna kepada JPNN.com, Kamis (30/12).

Hasna menyatakan persoalan honorer muncul akibat pemerintah melakukan moratorium pengangkatan PNS.

Oleh karena itu, para guru honorer ketika masih berusia di bawah 35 tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS.

Nah, ketika guru honorer sudah tidak muda lagi, lanjut dia, pemerintah justru membuka rekrutmen ASN secara besar-besar, tetapi bukan untuk CPNS melainkan PPPK.***