FREKUENSINEWS – Alih-alih membawa kemajuan, sejumlah program Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) justru kian memperjelas jurang keterpurukan daerah ini.
Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan bantuan masyarakat yang digadang-gadang membawa kesejahteraan malah terindikasi menjadi ladang pemborosan anggaran.
Di balik gencarnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bantuan UMKM, pupuk petani, hingga rumah layak huni, muncul satu pertanyaan besar: DI MANA LOGIKA DALAM SETIAP PERENCANAAN INI?, Selasa (22/07/2025).
Baca Juga: Lapas Kelas IIA Lahat Gelar Rapat Dinas Juli 2025, Bahas Evaluasi Kinerja dan Penempatan CPNS Baru
“Tanpa perencanaan matang, semua itu hanya menjadi program pencitraan yang menghabiskan uang rakyat tanpa hasil yang jelas,” tegas seorang pemerhati kebijakan HN.ST, beberapa waktu lalu.
Pembangunan Asal Jadi, Mutu Dipertanyakan
Tak sedikit pembangunan jalan ditemukan di kebun sawit yang tak memiliki pemukiman. Bahkan, ada jalan baru yang berujung buntu. Ironisnya, beberapa proyek jalan justru dibangun di atas tanah kosong yang diduga milik pejabat tinggi di Dinas PUTR Kabupaten PALI.
Saluran drainase pun dibangun jauh dari permukiman. Embung-embung tak berfungsi menghiasi desa-desa, hingga muncul julukan “Negeri Seribu Embung”, namun tak satupun embung yang bermanfaat nyata. Bangunan jembatan pun ada yang tak jelas akses tujuannya.
Yang lebih memprihatinkan, kualitas cor beton di berbagai proyek jalan PALI hancur tak lama setelah diresmikan. Hasil audit BPK mengungkap mutu beton yang digunakan tak memenuhi standar.
Anggaran Fantastis Untuk Program Tak Masuk Akal
Baca Juga: Sidang TPP Bapas Lahat: Diversi Dinilai Tidak Membuat Jera, PK Rekomendasikan ABH Dipidana Penjara
•Rp 38 miliar digelontorkan untuk pengadaan pupuk. Sayangnya, kebutuhan petani tak sesuai sasaran, karena mayoritas petani PALI adalah petani karet dan sawit yang justru dihantam penyakit gugur daun. Solusi? Tidak ada.
•Rp 2,3 miliar lebih dihabiskan Dinas Perikanan hanya untuk belanja empek-empek kapal selam, kerupuk ikan, dan otak-otak. Tidak jelas tujuan program ini, kecuali dugaan kuat sebagai cara baru menghabiskan APBD dengan mudah.
•Rp 12 miliar lebih digunakan untuk pengadaan dan sewa mobil dinas di tahun 2025, jelas bertentangan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Di tengah derita rakyat, pejabat justru memanjakan diri dengan kendaraan mewah.
