FREKUENSINEWS — Kondisi jalan penghubung antara Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Pajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, semakin memprihatinkan.
Terutama saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur dan genangan air, menyulitkan warga untuk melintas dan mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Kerusakan terparah terjadi di Dusun II Talang Padang. Di titik ini, air menggenang hingga menutup seluruh badan jalan. Tak ingin tinggal diam, warga bersama Pemerintah Desa Tanjung Kupang Baru pun bergerak.
Pada akhir pekan lalu, mereka bergotong royong menggali parit sementara untuk mengalirkan air agar jalan tak terus terendam.
“Kami sangat berterima kasih atas kekompakan dan kepedulian masyarakat yang mau bergotong royong meski dengan alat seadanya,” ujar Kepala Desa Tanjung Kupang Baru, Jumadi, saat ditemui wartawan.
Ia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi ribuan warga dari dua desa — untuk keperluan sekolah, berobat, hingga membawa hasil panen ke pasar.
Baca Juga: DPRD Empat Lawang Kunjungi Kemenpora, Konsultasikan Pengembangan Sarana Olahraga
Hal senada disampaikan Efendi, warga Dusun II, yang mengungkapkan kesulitan masyarakat dalam menghadapi kondisi jalan yang rusak parah.
“Kalau hujan, jalan ini seperti sungai. Motor sering mogok, anak-anak takut ke sekolah. Kami butuh perhatian pemerintah,” keluhnya.
Selain menghambat mobilitas, jalan yang rusak berat itu juga memukul aktivitas ekonomi warga. Para petani mengeluhkan hasil panen yang sulit diangkut karena kendaraan tidak bisa melintas, bahkan ongkos angkut membengkak karena sopir truk meminta bayaran tambahan.
Baca Juga: Dr. Hasperi Susanto Kembali Pimpin PGRI Lahat Lewat Aklamasi: “Bukan Kemenangan, Tapi Tekad”
“Kami sering rugi karena hasil panen membusuk. Jalan ini memang sudah lama rusak, tapi belum pernah ada penanganan yang serius,” tambah Efendi.
Pemerintah desa mengaku telah berkali-kali melaporkan kondisi jalan ini ke pihak kecamatan maupun kabupaten, lengkap dengan dokumentasi dan surat resmi. Namun, hingga kini belum ada respons konkret dari instansi terkait.
