FREKUENSINEWS - Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar setuju usulan mengenai evaluasi total tunjangan untuk seluruh anggota DPRD RI periode 2024-2029.
Sebelumnya, masalah tunjangan anggota DPR RI menjadi sorotan bahkan kecaman publik hingga menyulut demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.
Fraksi dari PDI Perjuangan kemudian yang langsung buka suara mengusulkan agar tunjangan perumahan untuk para anggota dewan segera dihentikan demi menjaga nilai kepatutan dan kepekaan di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI Fraksi Nasdem
Fraksi Gerinda dan PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang dianggap memicu kemarahan rakyat.
Fraksi lain kemudian ikut menyetujui usulan tersebut yakni dari Partai NasDem dan Golkar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni yang setuju evaluasi total tunjangan DPR RI.
Baca Juga: Breakingnews: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/8).
Sahroni lalu memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
"Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat. Itu wajib," ujar Sahroni.
Baca Juga: 7 Daftar SMA Unggulan di Kabupaten Muara Enim, Sumsel Tahun 2024! Cocok Jadi Referensi Siswa Baru
"Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat," ia melanjutkan.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.