"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," kata Sarmuji seperti dikutip dari Detik.com.
Baca Juga: Inilah Rekomendasi 8 SMA Terbaik di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan
Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, terkait tunjangan yang diterima para anggota DPR RI.
"Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri," ucap dia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP yang pertama kali mencetuskan agar tunjangan perumahan untuk DPR RI segera dihentikan.
Baca Juga: Lapas Muara Enim Terima 250 Eksemplar Alquran dari PT. Primanaya
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa politik tidak hanya berbicara soal rasionalitas dan kesepakatan, melainkan juga harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati.
Dalam situasi ekonomi yang masih sulit, fasilitas dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Baca Juga: BNNK Empat Lawang Berpartisipasi dalam PANWALK with Color Run untuk Memperingati HUT PAN ke-27
Ia menambahkan, bila setiap anggota DPR memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat, maka semestinya tidak ada lagi fasilitas yang dianggap berlebihan.***
