FREKUENSINEWS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam upaya reformasi birokrasi. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (4/8), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memberikan apresiasi atas capaian konsisten yang diraih Ditjenpas.
Sebanyak 163 satuan kerja Pemasyarakatan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan delapan satuan kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kemenimipas atas kinerja dan prestasi yang diraih, baik di tingkat nasional maupun internasional, sejak kementerian ini dibentuk,” ujar Menteri Agus dalam sambutannya.
Baca Juga: Pelantikan 4.998 PPPK Muara Enim Direncanakan 27 Agustus 2025 di Stadion Sekundang Bara
Rakor yang mengusung tema “Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA” ini menjadi ajang konsolidasi strategis seluruh jajaran manajemen Kemenimipas. Menteri Agus menegaskan bahwa nilai-nilai PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—harus menjadi budaya kerja nyata, bukan sekadar slogan.
“PRIMA adalah panggilan aksi nyata,” tegasnya. Ia pun menjabarkan masing-masing nilai tersebut sebagai fondasi dalam membangun sistem kerja yang efisien, responsif terhadap publik, berintegritas, modern secara teknologi, serta akuntabel dan transparan dalam pengambilan kebijakan.
Pada kesempatan yang sama, Kemenimipas juga meluncurkan identitas kelembagaan baru sebagai simbol semangat transformasi. Perubahan ini mencakup peresmian pakaian dinas baru, pengenalan mars Kemenimipas, serta deklarasi nilai-nilai PRIMA yang diperkuat dengan yel-yel kelembagaan. Peluncuran ini diharapkan menjadi penegasan arah perubahan budaya kerja di seluruh lini organisasi.
Baca Juga: Dr. Tirta Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Bahaya Vape dan Pods!
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut hadir dan memberikan arahan. Ia menegaskan bahwa transformasi manajemen adalah syarat mutlak keberhasilan lembaga baru.
“Transformasi bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Kita memerlukan sistem manajemen yang efisien, tepat guna, dan mendukung percepatan program unggulan seperti digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyampaikan bahwa sektor Pemasyarakatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penguatan kelembagaan ke depan. Fokus kebijakan diarahkan pada pembangunan Lapas modern dengan standar keamanan tinggi, penguatan sistem rehabilitasi narapidana, pemberdayaan Warga Binaan, serta penerapan smart prison berbasis teknologi.
“Kita ingin menghadirkan Pemasyarakatan yang humanis, namun tetap memiliki standar keamanan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan menyelaraskan arah dan prioritas manajerial Kemenimipas secara menyeluruh.
