FREKUENSINEWS – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 427,2 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp7.194 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 4,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy). Meskipun demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan posisi ULN pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 427,9 miliar Dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Menurutnya, sektor publik dan swasta turut berkontribusi terhadap angka utang luar negeri, selain itu faktor eksternal berupa penguatan Dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah, juga mempengaruhi posisi ULN Indonesia.
“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4/2025).
Baca Juga: Pengamat: PDIP Bisa Mengurangi Pengaruh Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo
Secara rinci, ULN pemerintah Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 204,7 miliar Dolar AS, yang sedikit menurun dibandingkan bulan Januari 2025 yang tercatat sebesar 204,8 miliar Dolar AS. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ULN pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meskipun sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,3 persen yoy.
Menurut Denny, penurunan ini disebabkan oleh pergeseran aliran dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa ULN pemerintah Indonesia digunakan sebagai instrumen untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “ULN dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 17,8 persen, jasa pendidikan 16,6 persen, konstruksi 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 8,2 persen,” jelasnya.
Baca Juga: Xi Jinping Dorong Solidaritas Kawasan Asia di Tengah Ketegangan Dagang AS-Tiongkok
Denny juga menegaskan bahwa posisi ULN pemerintah Indonesia masih dalam kondisi terkendali. Ia menambahkan bahwa hampir seluruh utang luar negeri pemerintah memiliki tenor jangka panjang, yang mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah, yang menunjukkan bahwa pembayaran utang ini dapat terkelola dengan baik.
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang,” pungkas Denny.***
