FREKUENSINEWS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengungkapkan bahwa mereka belum mendengar adanya rencana reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
“Saya belum dengar isu reshuffle,” kata Muzani singkat saat ditanya mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Meskipun kunjungan tersebut disebut sebagai ajang silaturahmi, kedatangan beberapa menteri Presiden Prabowo Subianto tersebut langsung memicu spekulasi publik.
Baca Juga: Wahyu Setiawan Akui Permintaan Dana Operasional untuk Pergantian Anggota DPR PDIP Hanya Iseng
Puncaknya, dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka, yang semakin memperkeruh dugaan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hal ini membuat sejumlah pihak bertanya-tanya mengenai dinamika politik di dalam kabinet.
Selain itu, isu reshuffle semakin berkembang seiring dengan banyaknya menteri dan wakil menteri yang dianggap memiliki kinerja buruk. Beberapa pihak berpendapat bahwa sudah saatnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti beberapa menteri yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja para pejabat negara, termasuk menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus, sangatlah penting. Terutama bagi mereka yang dinilai memiliki performa rendah.
Baca Juga: Revisi UU TNI Telah Ditandatangani Presiden Prabowo Sebelum Lebaran
"Kalau gosip-gosip medsos, sepertinya habis Lebaran nanti ada momen 'bersih-bersih' alias reshuffle," ujar Adi pada Senin, 31 Maret 2025.
Isu reshuffle ini akan terus menjadi perhatian publik, apalagi jika pemerintahan Prabowo Subianto merasa perlu untuk melakukan pembaruan di kabinet guna meningkatkan kinerja pemerintahan.***
