“Program ini muncul di tengah-tengah desa, namun belum semua aparat desa siap. Kita khawatir jika tidak diantisipasi akan berdampak buruk bagi keberhasilan program nasional ini,” jelas Rahman.
Menanggapi hal ini, Kapolres menyatakan kesiapannya untuk mendampingi program pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Kartika Yanti menjelaskan bahwa dana program ini berasal dari pinjaman pusat sebesar Rp3 miliar, dan penyalurannya harus mengikuti prosedur akuntabel.
Dedi, dari Inspektorat PALI, memberikan usulan konkret:
“Kami sarankan pelaporan perkembangan koperasi dilakukan setiap tiga bulan sekali agar pengawasan berjalan optimal dan terukur,” ujarnya.
Komitmen Bersama dan Solusi Nyata
Pembahasannya juga mencakup sektor lain seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan layanan dasar. Rina dari BPKAD menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran berbasis program prioritas yang selaras dengan tata kelola yang baik.
Menutup rapat, Kajari kembali menekankan pentingnya membangun integritas kesadaran dari dalam:
