FREKUENSINEWS - Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepedulian masyarakat dalam mengawal program pertanian tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian PALI, Ahmad Jhoni, SP, MM, melalui siaran pers yang diterima redaksi pada Sabtu (28/6/2025).
Menurut Jhoni, seluruh program telah melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Musrenbang hingga pembahasan di DPRD.
Baca Juga: Warga PALI Serahkan 9 Senpira ke Polisi, Dukung Operasi Senpi Musi 2025
“Arah kebijakan pembangunan pertanian tercermin dalam berita acara resmi. Ini menunjukkan perhatian nyata pemerintah terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ujarnya.
Jhoni mengakui bahwa hingga saat ini pupuk bersubsidi pemerintah hanya dialokasikan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan ubi. Padahal, mayoritas petani di PALI adalah pekebun karet rakyat dengan luasan mencapai 70.000 hektare, serta petani sawit yang juga belum sepenuhnya terfasilitasi.
“Dengan harga karet yang belum stabil, petani memerlukan dukungan untuk menekan beban produksi,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Gagas Tol Baru Tanjung Enim–Pulau Baai, Proyek Muara Enim–Lubuklinggau Didepak dari PSN
Program Strategis dan Kolaborasi
Dinas Pertanian PALI saat ini tengah menjalankan sejumlah program strategis nasional, di antaranya pencetakan sawah baru seluas 3.200 hektare dan optimalisasi lahan rawa (OPLAH) 650 hektare. Sebanyak 200 hektare lahan di Desa Tempirai telah mulai digarap, sementara desa lainnya menunggu hasil Studi Identifikasi Desain (SID) yang dilakukan oleh Universitas Andalas, UNSOED, dan UNSRI.
Selain itu, urban farming juga menjadi perhatian melalui program Jaga Pangan Goes to Office dan Goes to School yang memanfaatkan lahan pekarangan perkantoran dan sekolah.
Baca Juga: Formasi Resmi Seleksi Sekolah Kedinasan Kemenhub 2025, Lulus Auto Jadi PNS
Jhoni menekankan bahwa bantuan pertanian disalurkan secara transparan, didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dengan dokumentasi lengkap mencakup titik koordinat, waktu, dan data penerima. Kelompok tani penerima juga sudah terdaftar di sistem Kementerian Pertanian, SIMLUHTAN.
Dinas juga mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewajibkan BULOG menyerap gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram.
Anggaran Rp40 Miliar dan Sorotan Publik
Baca Juga: Kenalan dengan 7 Fitur Baru WhatsApp yang Wajib Kamu Coba