FREKUENSINEWS – Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menyempurnakan regulasi daerah mendapat dukungan penuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel).
Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pada Senin (23/6) di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hendrik Pagiling, bersama jajaran Ketua Tim Kerja Harmonisasi.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Lahat hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Thamrin, didampingi oleh para kepala perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Wali Kota dan DPRD Pagar Alam Sahkan LPP APBD 2024, Tekankan Transparansi dan Percepatan Pembangunan
Dalam rapat ini, dibahas secara mendalam tiga Ranperbup strategis yang tengah diinisiasi, yakni:
1. Ranperbup tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Ranperbup tentang Pembentukan UPT Balai Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza
3. Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Keluarga Kurang Mampu
Dalam sambutannya, Rudi Thamrin menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. Ia menekankan bahwa ketiga rancangan regulasi tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Lahat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan akses pendidikan.
Baca Juga: Harga Emas Pecah Rekor, Warga Pagar Alam Dilema: Jual, Tahan, atau Tunda Beli
“Kami sangat menghargai dukungan Kanwil dalam proses harmonisasi ini. Regulasi yang baik dan sinkron menjadi fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Rudi juga menyatakan komitmen Pemkab Lahat dalam mendukung berbagai program pembinaan hukum, termasuk Koperasi Merah Putih dan Pos Bantuan Hukum, yang dinilai penting untuk meningkatkan literasi dan keadilan hukum di masyarakat.
Plt. Kakanwil, Hendrik Pagiling, dalam arahannya menegaskan bahwa harmonisasi bukan semata-mata proses administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan regulasi daerah memiliki kekuatan hukum yang sah, konsisten, dan berpihak kepada masyarakat.
