FREKUENSINEWS — Dalam rangka menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari gangguan keamanan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lahat melaksanakan razia kamar hunian warga binaan secara insidentil. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dalam menindaklanjuti arahan serta kebijakan strategis nasional terkait reformasi sistem pemasyarakatan.
Razia dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Lahat, Reza Meidiansyah Purnama, dengan melibatkan jajaran petugas pengamanan. Fokus utama razia adalah penertiban terhadap barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, senjata rakitan, dan alat elektronik yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi disalahgunakan.
Kepala Lapas, Reza Meidiansyah Purnama, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Baca Juga: PK Bapas Lahat Siap Jadi Garda Terdepan Implementasi KUHP Baru
“Seluruh hasil razia telah kami data dan musnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib),” ujar Reza.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama pada poin pertama yang menyoroti pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan di dalam Lapas dan Rutan.
Tak hanya itu, pelaksanaan razia ini juga sejalan dengan 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Brigjen Pol. Drs. Mashudi, yang menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan untuk memastikan tidak ada lagi handphone, narkoba, pungutan liar, serta penipuan yang marak terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.
Dengan langkah ini, Lapas Kelas IIA Lahat menegaskan keseriusannya dalam mendukung transformasi pemasyarakatan yang lebih bersih, humanis, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.***
