FREKUENSINEWS – Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di KRL Commuter Line relasi Tanah Abang–Rangkasbitung mendapat sorotan tajam dari Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V, Irine Yusiana Roba Putri, mengecam keras tindakan tersebut dan menekankan pentingnya menjamin keamanan perempuan dan anak di ruang publik, khususnya transportasi umum.
"Saya sangat prihatin dan mengecam keras tindakan pelecehan di dalam KRL. Negara wajib hadir menjamin keamanan dan kenyamanan perempuan serta anak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di transportasi umum," ujar Irine dalam keterangannya pada Sabtu, 19 April 2025.
Baca Juga: Citilink Ungkap Strategi Efisiensi Operasional Tanpa Mengorbankan Kualitas Layanan
Irine menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi, dan harus dipahami sebagai tindakan kriminal dari pelaku, bukan akibat pakaian atau perilaku korban.
"Pelecehan seksual itu bukan soal pakaian. Itu soal pelaku yang secara sadar memilih untuk melakukan kejahatan seksual. Yang harus disorot adalah pelakunya, bukan korban. Perempuan berhak merasa aman, di mana pun dan kapan pun," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Irine meminta adanya jaminan keamanan yang konkret bagi perempuan dan anak-anak dalam moda transportasi umum seperti KRL, mengingat jutaan penumpang perempuan setiap harinya bergantung pada layanan ini.
Baca Juga: Heboh Penemuan Makam di Dekat Tembok Besar China, Benarkah Milik Nabi Zulkifli?
"Transportasi umum bukan hanya alat mobilitas, tetapi ruang publik yang harus aman. Fasilitas transportasi umum harus jadi ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Indonesia,” ucapnya.
Irine juga mengapresiasi langkah cepat PT KAI Commuter dalam mengidentifikasi pelaku melalui pemanfaatan CCTV dan koordinasi dengan aparat kepolisian. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah reaktif perlu dibarengi dengan upaya preventif yang kuat.
“Tidak cukup hanya mengejar pelaku. Yang lebih penting adalah mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang responsif harus menjadi standar dalam setiap layanan publik,” tutup Irine.***
