Melalui Siaran Pers, PTTI Desak Kemenpan RB untuk Segera Umumkan Kebijakan Reformulasi PPPK Teknis 2022!

Frekuensi News – Berikut ini adalah siaran pers yang dikeluarkan PTTI berkaitan dengan Kebijakan Reformulasi PPPK Teknis 2022.

Siaran pers dikeluarkan PTTI dengan maksud mendesak Kemenpan RB agar segera mengumumkan kebijakan reformulasi PPPK Teknis 2022.

Yang mana hingga saat ini belum jelas kapan diumumkannya kebijakan reformulasi PPPK Teknis 2022 tersebut.

Baca Juga: Inilah 3 PDF Contoh Soal TWK untuk SKD Sekolah Kedinasan 2023, Ayo Siap-siap Sebelum 7 Juni!

Pengumuman akan adanya kebijakan reformulasi PPPK Teknis 2022 ini sudah dikeluarkan sejak 3 April 2023 oleh Menpan RB dan Kepala BKN.

Dimana saat itu, kebijakan reformulasi ini akan diumumkan setelah BKN dan Kemenpan RB melakukan rapat koordinasi terkait fenomena gagal massal.

Dalam siaran pers yang rilis pada 5 Juni 2023, Wakil Koordinator PTTI, Muhammad Lutfi sempat menghubungi Ketua Koordinator Umum, Mohammad Ginanjar Riana.

Baca Juga: Ingin Gabung Grup PTTI untuk Dukung Reformulasi Kebijakan Tes PPPK Teknis 2022 ?, Segera Join ke Link Ini

“Melihat hal tersebut, Ketua Koordinator Umum, Mohammad Ginanjar Riana yang sempat kami hubungi di Bandung. Jumat (3/6/2023), mengatakan bahwa Kebijakan reformulasi harus segera dikeluarkan,” kata Lutfi, dikutip oleh frekuensinews.com dari press release PTTI 5 Juni 2023.

“Karena proses yang sudah berjalan saat ini sudah sangat lama sehingga perlu diberikan perhatian khusus agar tidak ada yang dirugikan oleh semua pihak,” lanjutnya.

Dengan kata lain, PTTI sedang mendesak Kemenpan RB dan BKN agar segera mengumumkan kebijakan reformulasi PPPK Teknis 2022.

Baca Juga: 3 Pernyataan Ini Pernah Dilontarkan Menpan RB Soal Kebijakan Reformulasi PPPK Teknis 2022, Jadi Kapan Rilis?

Banyak peserta yang merasa dirugikan sudah menunggu waktu pengumuman yang cukup lama.

Selain itu, PTTI juga meminta agar kebijakan tersebut dapat merangkul seluruh pihak sehingga tidak ada formasi kosong di pemerintah.

“PTTI meminta agar reformulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat merangkul semua pihak, terlebih lagi agar tidak adanya formasi kosong yang dianggap dapat menggangu aktifitas pemerintah di setiap daerah,” ujar Lutfi melanjutkan.***