RAKYATEMPATLAWANG — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan persoalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
"Pokoknya kalau kolaborasi, gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan siapa saja siap," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6) malam.
Pernyataan ini menyusul sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dampak negatif aktivitas distribusi material bahan bangunan dari Parung Panjang yang ditujukan untuk pembangunan di DKI Jakarta dan wilayah Tangerang. Dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Jakarta, Selasa (17/6), Dedi mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut telah menyebabkan kerusakan infrastruktur parah dan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah tersebut.
Baca Juga: Lapas dan Kejari Muara Enim Gelar Fun Game Mini Soccer untuk Pererat Sinergi
"Material bahan bangunan dari Parung Panjang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Jakarta dan Tangerang. Tapi di sisi lain, infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya terkena ISPA," kata Dedi dalam forum yang juga dihadiri Gubernur Banten Andra Soni dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menurut Dedi, diperlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun infrastruktur yang layak di Parung Panjang. Ia menyebut Pemprov Jawa Barat akan melakukan perbaikan secara bertahap, namun menegaskan pentingnya solusi kolektif antara daerah terkait.
"Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta melahirkan multiplier effect dan orang-orang kaya baru di bidang properti. Tapi ini juga melahirkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," tegas Dedi.
Baca Juga: Gubernur Aceh: Bendera Bulan Bintang Segera Bisa Berkibar Tanpa Polemik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap adanya komitmen konkret dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menangani dampak residu pembangunan yang selama ini ditanggung warga Parung Panjang.***
