FREKUENSINEWS — Langkah progresif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa mendapat sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. Kolaborasi strategis dengan PT Kampung Makmur dan Mbizmarket dinilai sebagai gebrakan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Putri Nahlia, menyampaikan apresiasi atas inisiatif digital yang dijalankan oleh Pemkab Sumedang. Ia menilai upaya ini sebagai wujud nyata dari komitmen melawan praktik korupsi dan pemborosan anggaran.
"Inisiatif Sumedang adalah bukti nyata komitmen melawan korupsi dan inefisiensi melalui transparansi digital," kata Farah kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Baca Juga: Biaya Penerbangan Haji Naik Rp1,1 Juta per Jamaah, Garuda Indonesia Usulkan Pembayaran dalam Dolar
Meski demikian, Farah mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keamanan siber yang menjadi tantangan utama dalam sistem digitalisasi pemerintahan. Ia menilai, jika tak diantisipasi sejak dini, sistem yang dibangun justru bisa menjadi celah bagi ancaman siber.
"Tapi jangan sampai kemajuan ini dikhianati oleh celah keamanan yang lemah. Sistem digital tanpa proteksi maksimal ibarat rumah megah tanpa pintu, rentan dibobol maling siber," tegasnya.
Farah pun menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi prioritas dalam memperkuat transformasi digital ini:
Baca Juga: Bupati Ciamis Dorong Perangkat Desa Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Penguatan sistem keamanan digital, seperti penerapan firewall, enkripsi data, serta sistem otentikasi berlapis.
- Pelaksanaan audit siber secara berkala, dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Pendidikan dan pelatihan menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem pengadaan digital.
Baca Juga: Pembajakan Dramatis di Belize: Warga AS Tikam Penumpang dan Pilot, Tewas Ditembak Korban
Ia memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses transformasi digital ini, termasuk dalam aspek perlindungan data dan keamanan informasi.
"Kami tidak ingin ada cerita sedih data pemerintah dijual di dark web atau transaksi fiktif merajalela. Digitalisasi harus berjalan dengan prinsip secure by design, keamanan bukan opsi, tapi keharusan," tandas Farah.
Transformasi digital di Sumedang diharapkan dapat menjadi percontohan nasional, namun tetap harus dibarengi dengan kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko baru.***
