FREKUENSINEWS.COM,BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung mengambil langkah tegas di hari pertama masa jabatannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Salah satu keputusan pertamanya adalah menonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar aturan gubernur terkait larangan study tour ke luar provinsi.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung ambil keputusan. Kepala SMA Negeri 6 Depok dinonaktifkan karena melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi kepada awak media.
Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Resmi Dilantik Presiden Prabowo
Fokus Perbaikan Pendidikan di Jawa Barat
Selain menegakkan aturan larangan study tour, Dedi juga menyoroti berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan di Jawa Barat, khususnya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah.
"Ini bagian dari langkah saya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat. Saya sudah memerintahkan inspektur untuk memeriksa adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan di sekolah tersebut," tegasnya.
Baca Juga: Heboh Video Tak Senonoh di Kepahiang, Dinas Sosial: Pelaku Diduga Alami Gangguan Kejiwaan
Menurut Dedi, pungli, biaya study tour yang tinggi, serta ketidaktepatan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah beberapa masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan tidak membebani siswa serta orang tua.
Kebijakan Larangan Study Tour
Kebijakan larangan study tour ini sebenarnya telah diwacanakan oleh Dedi sebelum dirinya resmi dilantik. Salah satu alasan kuatnya adalah biaya study tour yang membebani orang tua siswa, seperti yang terjadi di SMAN 6 Depok, di mana setiap siswa dikenakan biaya antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
Menurutnya, study tour ini lebih menyerupai wisata atau piknik dibandingkan dengan program pendidikan yang sesungguhnya.
"Banyak hal yang bisa dijadikan bahan pembelajaran di lingkungan sendiri. Misalnya, masalah sampah di Depok bisa menjadi proyek studi bagi siswa jurusan IPA menggunakan metode bakteri pengurai sampah," ungkap Dedi.
Ia menekankan bahwa dana yang dikeluarkan untuk perjalanan ke Yogyakarta atau Bali lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan akademik yang lebih bermanfaat bagi siswa.
Dedi: “Piknik Itu Urusan Keluarga, Bukan Sekolah”
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa piknik atau wisata adalah urusan keluarga, bukan bagian dari program sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak seharusnya mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.
