PDI Perjuangan: Mundurnya Airlangga Hartarto Ubah Peta Politik Pilkada 2024

FREKUENSINEWS.COM - Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar memicu berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap peta politik nasional, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya indikasi perubahan signifikan dalam konfigurasi politik di berbagai daerah menyusul pengunduran diri Airlangga tersebut.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (11/8/2024), Hasto menilai bahwa perubahan ini terutama akan terjadi pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) di wilayah-wilayah padat penduduk. Menurutnya, dalam Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini, konstelasi politik di tingkat kabupaten dan kota mungkin tidak banyak berubah, namun di level provinsi, skenario politik baru mulai bermunculan seiring dengan dinamika kekuasaan yang ada.

"Ada indikasi perubahan peta politik Pilkada. Di tingkat kabupaten dan kota, konfigurasinya cenderung mencerminkan peta politik daerah yang sudah ada. Namun, terkait Pilgub, memang ada berbagai skenario yang muncul karena adanya kepentingan kekuasaan," ungkap Hasto.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Menjaga Stabilitas Transisi Pemerintahan

Baca Juga: Naeken Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar: Analisis Benturan Internal dan Kekuatan Tersembunyi

Hasto menekankan bahwa wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi menjadi fokus utama dalam perubahan ini. Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini dinilai sebagai momen penting yang tidak akan terulang dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hasil Pilkada 2024 akan sangat menentukan fondasi kekuasaan politik hingga 2029.

"Daerah-daerah padat penduduk menjadi perhatian utama karena Pilkada serentak ini dianggap sebagai momentum krusial. Ini bukan hanya soal memenangkan kontestasi saat ini, tetapi juga menyiapkan kekuatan politik untuk 2029. Bagi PDI Perjuangan, fondasi kekuasaan harus berakar pada rakyat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani," jelasnya.

Hasto juga mengkritik pendekatan politik yang terlalu elitis dan hanya berfokus pada pengaturan kekuasaan tanpa mempertimbangkan logika demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan kepentingan politik 2029 adalah tindakan yang meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi sejati.

Baca Juga: Naeken Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar: Analisis Benturan Internal dan Kekuatan Tersembunyi

Baca Juga: Daftar 6 Harga Smartphone Yang Sudah Turun Drastis di Tahun 2024

"PDI Perjuangan percaya bahwa politik harus berlandaskan pada pemberdayaan rakyat, bukan dengan pengaturan kekuasaan yang meninggalkan esensi demokrasi. Penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029 adalah tindakan yang elitis dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang kita junjung tinggi," lanjut Hasto.

Selain itu, Hasto juga memberikan tanggapannya mengenai beredarnya foto Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, yang disebut-sebut akan menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Meski foto tersebut memicu berbagai spekulasi, Hasto mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan partai politik di tangan anggotanya, bukan di tangan elit kekuasaan.

"Foto yang beredar menunjukkan adanya motif-motif politik tertentu. PDI Perjuangan berharap agar setiap partai politik dapat menjaga kedaulatannya yang seharusnya berada di tangan anggota, bukan di pucuk kekuasaan," tegas Hasto.