sumsel

Lapas Kelas IIA Lahat Ikuti Sosialisasi dan Monitoring SPAK–SPKP di Kanwil Sumsel

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:07 WIB
Lapas Kelas IIA Lahat Ikuti Sosialisasi dan Monitoring SPAK–SPKP di Kanwil Sumsel (Frekuensinews )

FREKUENSINEWS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lahat turut serta dalam kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Inventarisasi Masalah Pelaksanaan SPAK-SPKP yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Juli 2025 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Wilayah Ditjenpas Sumsel, berdasarkan undangan resmi bernomor WP.6.TI.03.02-006 tanggal 22 Juli 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Lahat menugaskan Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) beserta Operator STARApp Survei 3A untuk mengikuti rangkaian agenda yang difokuskan pada penguatan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei, sekaligus melakukan evaluasi dan identifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses pengumpulan data persepsi masyarakat dan warga binaan terhadap layanan pemasyarakatan.

Baca Juga: Lapas Kelas IIA Lahat Ikuti Pengawasan Kearsipan Internal Secara Virtual

Kepala Lapas Kelas IIA Lahat, Reza Meidiansyah Purnama, A.Md.IP., S.H., M.Si., menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program ini. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menindaklanjuti hasil survei SPAK-SPKP secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap masukan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring ini, Lapas Lahat berharap mampu memperkuat akuntabilitas layanan dan meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja lembaga. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas dalam pelayanan pemasyarakatan yang diusung oleh Kementerian Hukum dan HAM.***

Tags

Terkini