FREKUENSINEWS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lahat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka di Lapas Kelas IIB Muara Enim.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Selatan mengenai pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap satuan kerja. Tujuannya adalah memperkuat sistem pencegahan terhadap praktik gratifikasi dan menumbuhkan budaya integritas di lingkungan Pemasyarakatan.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa bahwa pembentukan UPG adalah bagian penting dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. UPG bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen nyata untuk membangun lingkungan kerja yang bebas dari gratifikasi serta menjunjung tinggi nilai integritas.
Baca Juga: Estafet Kepemimpinan Kalapas Muara Enim, Mukhlisin Fardi Serahkan Tugas ke Aulya Fahmi
Lapas Kelas IIA Lahat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti pembentukan UPG internal dan menjalankan mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan. Langkah ini sejalan dengan 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendukung implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Kepala Lapas Kelas IIA Lahat, Reza Meidiansyah Purnama, A.Md.IP., S.H., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan internal dan mendorong budaya kerja berintegritas.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh jajaran memahami pentingnya pelaporan gratifikasi dan menolak segala bentuk penyimpangan. Integritas adalah dasar utama dalam memberikan pelayanan publik yang profesional di Lapas Lahat,” tegasnya.
Baca Juga: Kepala BNNK Empat Lawang Hadiri Launching SPPG Polres Empat Lawang
Dengan adanya sosialisasi ini, Lapas Kelas IIA Lahat menegaskan komitmennya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.***
