FREKUENSINEWS – Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, bersama Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Jenni Shandiyah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta, Kamis (10/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari lima provinsi lainnya, yakni Jawa Barat, Lampung, Bangka Belitung, Banten, dan DKI Jakarta.
Rakor dibuka dengan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyambut hangat para kepala daerah dan pejabat yang hadir. Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Jakarta terletak pada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga: Kanwil Ditjenpas Sumsel Gelar Rapat Persiapan Perkemahan PSDBP 2025 secara Virtual
Selanjutnya, rapat secara resmi dibuka oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak. Dalam sambutannya, Johanis menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia juga memaparkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan di tingkat daerah untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
“Strategi yang harus diperkuat antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD, penguatan tata kelola oleh eksekutif dan legislatif, internalisasi nilai-nilai antikorupsi, serta penegakan aturan oleh APIP dan APH,” ujar Johanis. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan verifikasi tata kelola pemerintahan daerah.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi oleh enam kepala daerah dan ketua DPRD dari masing-masing provinsi yang hadir, termasuk Kota Pagar Alam. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik Wako Pagar Alam Upayakan Kantor Imigrasi di Pagaralam
Acara kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara KPK dan para kepala daerah guna memperdalam pemahaman terhadap isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam konteks pemberantasan korupsi.
Dengan kehadiran Wali Kota Pagar Alam dan Ketua DPRD Kota Pagar Alam, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah dapat semakin ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Pagar Alam.***
