Ahli Pertama Pemeriksa Merek ?, Simak Ini Kisi-kisi Materi Hadapi Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023

Frekuensi News - Simak inilah kisi-kisi materi Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023 jabatan Ahli Pertama Pemeriksa Merek.

Jabatan Ahli Pertama Pemeriksa Merek merupakan salah satu formasi PPPK Teknis pada seleksi CASN 2023.

 Baca Juga: 10 Brand Deterjen Lokal yang Lolos dari Fatwa Haram MUI Soal Produk Pro Israel, Emak-emak Harap Catat!

Adapun, nilai ambang batas untuk jabatan Ahli Pertama Pemeriksa Merek sebesar 225 poin.

Untuk itu, peserta tes PPPK 2023 harus bisa menjawab pertanyaan dengan benar minilai 45 butir soal dari 90 soal yang tersedia.

Seperti diketahui, tahapan seleksi PPPK 2023 telah memasuki tahapan Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023.

Baca Juga: Link Nonton Anime Spy x Family Season 2 Episode 7 Sub Indo, Akankah Anya Forger Bisa Membantu Yor Briar?

Pelaksanaan Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023 sudah berlangsung sejak 10 november dan akan berakhir pada 4 Desember 2023.

Lantas apa saja kisi-kisi materi Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023 jabatan Ahli Pertama Pemeriksa Merek.

Berikut ini rincian kisi-kisi materi Tes Kompetensi Teknis PPPK 2023 jabatan Ahli Pertama Pemeriksa Merek.

Baca Juga: Sinopsis Only for Love Episode 25: Terungkap Alasan Shu Yi Dekati Shi Yan, Bukan karena Cinta?

Kemampuan Umum:

1 Wawasan umum mengenai kekayaan intelektual

2 Wawasan internasional di bidang merek

3 Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek.

Baca Juga: Jadi Flagship Termurah di Segmennya, Harga Samsung Galaxy S21 FE Sekarang Jadi Segini

4 Peraturan Menpan RB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek

Kemampuan Khusus:

1 Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya

2 Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek.

Baca Juga: Angkatan Udara Israel Jatuhkan Selebaran di Khan Younis, Warga Sipil Gaza Bersiap Kembali Terancam

3 Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya

4 Nice Classification dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021.