Buntut Kasus Rubicon, Sri Mulyani Langsung Beri Sanksi Tegas Pada Ayah Mario Dandy

Frekuensi News - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan permintaannya untuk mencopot saudara RAT dari tugas dan jabatannya.

Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan persnya dikutip dari akun Twitter DJP @PajakKitaUntukKita, pada Jumat (24/2/2023).

Keterangan pers tersebut disampaikan Sri Mulyani saat rilis penanganan Internal Kementerian Keuangan atas kasus Kepala Bagian Umum Kanwil DJP, Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Baca Juga: Kasus Viral Penganiayaan Mario Dandy Satrio hingga Pamer Harta, Netizen: Jadi Mager Lapor Pajak

Menurut Sri Mulyani, pencopotan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan internal Kementerian Keuangan.

"Saya minta untuk dicopot, dari tugas dan jabatannya", kata Sri Mulyani.

Dasar hukum dalam pencopotan tersebut yaitu Pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021, mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Sementara itu, Surat Tugas Pemeriksaan Disiplin untuk saudara RAT juga sudah diterbitkan.

Baca Juga: Komedian Aming Sindir Halus Anak Pejabat Pajak yang Naik Rubicon: 'Siapa Tau Cuma Pinjem dari Showroom'

Diketahui sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor.

Rafael Alun Trisambodo bekerja sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta Selatan.

Pejabat Eselon III ini mendadak viral lantaran kasus anaknya, Mario Dandy Satrio yang menganiaya David, anak pengurus GP Ansor.

Buntut kasus itu, gaya hidup anaknya yang hedon jadi sorotan Netizen. Opini publik berlanjut hingga ke mobil Rubicon yang diduga tidak dilaporkan dan belum dibayarkan pajaknya.

Baca Juga: Detik-detik Video Penganiayaan Dandy terhadap David, Sempat Tunjukan Selebrasi Ini Usai Injak-injak Kepala!

Laporan harta kekayaan RAT pun sontak jadi perhatian, tagar 56 M sempat viral beberapa saat di jagat sosial media.

Opini ketidakpercayaan publik semakin bergulir dengan sikap masyarakat yang enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sri Mulyani memahami kekecewaan publik akibat kasus ini. Dengan pencopotan dan pemeriksaan ini, Kemenkeu berkomitmen untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, dan dikompromikan", lanjut Sri Mulyani.***