Dengan demikian, kualitas pembelajaran bisa lebih ditingkatkan tanpa memaksa siswa menghadapi ujian yang berat dan berdampak jangka pendek.
Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki Asesmen Nasional (AN) sebagai alternatif evaluasi. AN dianggap lebih fleksibel dan sesuai untuk kebutuhan siswa. “Pemerintah cukup menekankan pembenahan pada AN dengan dukungan dan penyempurnaan lebih lanjut,” imbuhnya.
Baca Juga: Suhu di Kabupaten Empat Lawang Capai Angka 33 Derajat Celcius, Apakah Penyebabnya?
Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan
Sistem zonasi juga menjadi topik hangat dalam perdebatan ini. Dayat, seorang pakar pendidikan lain, menilai bahwa zonasi dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun awalnya ditentang oleh beberapa siswa dan orang tua, Dayat menyatakan bahwa zonasi mampu mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit.
“Tanpa zonasi, gap antara sekolah favorit dan non-favorit akan semakin besar, seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Dayat. Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam implementasinya, seperti manipulasi alamat untuk bisa masuk ke sekolah tertentu.
Untuk memperkuat sistem zonasi, Dayat menyarankan agar pengawasan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih diperketat, serta kualitas sekolah non-favorit perlu ditingkatkan.
“Kualitas sekolah dapat ditingkatkan dengan fasilitas yang lebih baik dan penguatan kompetensi guru,” tambahnya.
Baca Juga: Begini Cairkan Saldo DANA Gratis Tanpa Ribet dengan 5 Aplikasi Penghasil Cuan, Benarkah?
Pemberdayaan Guru dan Siswa Melalui Platform yang Tepat
Dayat juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan platform yang digunakan oleh guru dan siswa.
Saat ini, Platform Merdeka Mengajar (PMM) seringkali dianggap membebani guru dengan tugas administrasi yang berlebihan. Ia berharap platform yang digunakan ke depan lebih mendukung pembelajaran yang esensial, bukan hanya berfokus pada administrasi.