FREKUENSINEWS.COM - Pemerintahan baru periode 2024-2029 membawa harapan segar bagi perbaikan sistem pendidikan Indonesia.
Salah satu topik yang banyak dibahas adalah kemungkinan kembalinya Ujian Nasional (UN) sebagai evaluasi pendidikan.
Masyarakat dan pakar pendidikan memiliki pendapat yang beragam mengenai perlunya UN dihidupkan kembali dan sistem zonasi dihapuskan.
Baca Juga: Biadab, Ayah di Rejang Lebong Rudapaksa Anak Kandungnya Sendiri
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., dalam pernyataannya baru-baru ini, mengungkapkan bahwa perubahan besar seperti kembalinya UN membutuhkan pertimbangan mendalam.
“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi dengan adanya polemik yang masih berkembang di masyarakat.
Kebijakan pendidikan harus selaras dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya kepada wartawan pada Senin (21/10/2024).
Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem Melanda Kabupaten Pali, Suhu Udara Tembus 35 Derajat Celcius
UN Bukan Alat Kelulusan yang Tepat
Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, PhD, memberikan pandangannya mengenai UN. Menurutnya, UN sebenarnya bertujuan sebagai evaluasi capaian belajar siswa, namun sering kali dijadikan sebagai syarat kelulusan, yang ia anggap kurang tepat.
“Ketika UN yang hanya berlangsung 3 hari dijadikan alat ukur kelulusan, ini bisa memicu stres pada siswa dan rentan terhadap kecurangan,” ujarnya.
Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem, Suhu di Muara Enim Tembus 35 Derajat Celcius
Dr. Hidayatullah, lulusan Doctoral School of Education University of Szeged, Hungaria, mengemukakan bahwa UN sebaiknya bukan alat tunggal dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Ia mengusulkan agar evaluasi hasil belajar dilakukan di tingkat regional atau langsung oleh satuan pendidikan.
